Diduga Laporan APBDes Gunung Kerto tak Transparan, Kades dan Camat di Demo Warga

By Ariel 07 Jul 2020, 05:48:41 WIB Lahat
Diduga Laporan APBDes Gunung Kerto tak Transparan, Kades dan Camat di Demo Warga

Keterangan Gambar : Warga Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur Saat Menggelar unjuk rasa di depan kantor Camat Kikim Timur


LAHAT,onlinekite.id - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komuniaksi Masyarakat Gunung Kerto (FKMGK) mendatangi kantor Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Senin (6/7/2020).

Ketua FKMGK, Risdianto didampinggi koordinator Aksi, Sundan Wijaya mendesak pemerintah kecamatan untuk memberikan salinan laporan APBDes Gunung Kerto 2020.

Massa juga mendesak agar Camat Kikim Timur untuk mundur jika tak mampu menyelesaikan masalah di desa Gunung Kerto.

“Masyarakat Gunung Kerto cuma ingin meminta salinan APBDes tahun anggaran 2020,” ungkap Sundan.

Dijelaskan Sunda, pelaksanaan APBDes Gunung Kerto tidak transparan dan tidak melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Adapun Musdes yang menjadi dasar timbulnya APBDes seolah-olah itu dibuat formalitas, tepatnya di bulan September tahun 2019 lalu, pernah diadakan Musdes yang dihadiri Camat Kikim Timur, namun disitu ada salah satu warga yang mengacungkan tangan, bahwa kalau pun ini merupakan musyawarah desa, kenapa yang hadir cuma sedikit, karena masyarakat yang hadir pada saat itu tidak sampai 30 orang, akhirnya disepakatilah oleh forum yang hadir, bahwa itu bukan Musdes yang merancang APBDes 2020 namun Pramusdes,” ujar Sundan.

Lebih lanjut disampaikan Sundan, bahwa setelah Pramusdes itu, kembali dilakukan Musdes dan menghasilkan kesepakatan. Namun sayangnya tanpa ada pemberitahuan, undangan ataupun ajakan untuk bermusyawarah.

“Tahu-tahu tahun 2020 ada APBDes, itu yang menjadi tanda tanya besar masyarakat, makanya masyarakat menanyakan hal tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan jawaban dari BPD bahwa mereka tidak memiliki salinan, akhirnya tergerak dari masyarakat untuk menulis surat maupun secara lisan ditujukan kepada Pemerintah Desa, tembusannya ke Pemerintah Kecamatan, namun bukannya jawaban seperti yang diharapkan malah seolah-olah terkesan dirahasiakan, ini sangat jelas jawaban yang disampaikan Pihak Kecamatan Kikim Timur melalui Kasi Ekobang, yang mengatakan bahwa APBDes itu hanya 3 unsur yang boleh tahu, yaitu Kepala Desa, Kecamatan dan BPMDes,” urainya.

Sebelumnya, dari pantauan pertemuan yang dihadiri Kades Gunung Kerto, dan mendapat pengawalan ketat pihak keamanan dari Polres Lahat, Polsek Kikim Timur dan Koramil 405-03 Kikim ini sempat diwarnai adu argumentasi dan perdebatan dari para wakil masyarakat Desa Gunung Kerto dengan pihak  terkait.

Alhasil, barulah rapat pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sesuai tuntutan pendemo yaitu, pihak kecamatan memberikan salinan APBDes Gunung Kerto tahun anggaran 2020.(arl)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment